Konsultasi Publik Raperda Kepemudaan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pulang Pisau, menggelar acara Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan.

Kegiatan berlangsung di Aula Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Rabu (7/7/2021). Acara dihadiri Plt. Bupati Pulang Pisau dalam hal ini diwakili Plt. asisten II Setda Pulang Pisau, Kepala Dinas terkait, Camat se- Kabupaten Pulang Pisau, Ketua KNPI, Ketua Kwarcab Pramuka, Ketua PPI, Ketua MUI, Damang Kahayan Hilir, dan Ketua Majelis Resort GKE Kabupaten Pulang Pisau.

Kadispora Pulang Pisau, Sukarja dalam laporannya menyampaikan, bahwa rangkaian kegiatan Konsultasi Publik Raperda tentang Kepemudaan ini terselenggara berdasarkan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta tindak lanjut dari Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 242 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau.

“Penyelenggaraan ini berdasarkan program kerja Dispora serta keputusan Bupati Pulang Pisau tahun 2021 Tim Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2021, hingga ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 242 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun Kegiatan Raperda tentang Kepemudaan pada Dispora Pulang Pisau tahun 2021,” kata Sukarja.

Ia menambahkan, implementasi dari kegiatan ini tentunya dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah setempat. Artinya apabila Perda Kepemudaan ini sudah ditetapkan dan berkekuatan hukum, maka pemerintah mampu mendukung penuh kegiatan kepemudaan berdasarkan program yang ada.

“Bila Perda Kepemudaan ini sudah ditetapkan, maka diharapkan dukungan dari Pemkab berdasarkan pasal-pasal yang ada dapat diimplementasikan untuk kemajuan Kepemudaan dan Olahraga di Pulang Pisau,” ucapnya.

Senada, disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Pulang Pisau, Uhing. Pemkab Pulang Pisau memandang perlunya suatu wadah melalui Dispora setempat untuk membuat payung hukum terkait Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten berjuluk Bumi Handep Hapakat ini.

“Jadi, nantinya diharapkan perda ini menjadi wadah untuk membina kepemudaan. Tapi hal ini masih berproses,” ucap Uhing cukup singkat.

Sementara, acara konsultasi publik ini menghadirkan narasumber dari pihak Kanwil Kemenkumham Kalteng. Kepala Bidang Hukum Ibu Agustina Dayaleluni, S.H,. M.H, dan Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Bapak Benny Yuandrias, S.H,. M.H.